badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh agar menyukseskan masterplan percepatan serta perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), sehingga bpn mengerjakan sederat terobosan serta berbagai situs untuk mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan keuntungan itu di sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi serta koridor ekonomi papua-maluku selama manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman mengajarkan program dan dilakukan bpn diantara lain melalui berlakunya uu nomor 2 tahun kemarin tentang pengadaan tanah terhadap pembangunan supaya kepentingan umum.
uu ini berbeda melalui peraturan sebelumnya. uu ini lebih menyerahkan kepastian dan keadilan baik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi dan diberikan terhadap warga yang ditetapkan oleh apraisal (penilai) independen, katanya.
Informasi Lainnya:
dia menunjukan pengadaan tanah agar kepentingan umum berdasarkan uu no 2/2012 menimbulkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil.
setiap tahap ini telah ditentukan saatnya, sehingga penyelenggaran pengadaan tanah supaya kepentingan umum dicari tidak berlarut-larut, kata mantan jaksa agung itu.
selain itu, bpn sudah memprogramkan penelitian juga siap mengerjakan pengukuran tanah ulayat masyarakat hukum adat pada papua kalau sudah detail penduduk hukum adatnya serta tanah ulayatnya.
sebelumnya selama rapat itu mengemuka sejumlah kendala tenntang pelaksanaan mp3ei yang salah satunya merupakan sengketa tanah ulayat pada papua.
hendarman menambahkan bpn saat ini serta sedang mempersiapkan ruu pertanahan. pada mana pada dalamnya, diantara lain mengatur perihal reforma agraria, juga hak atas tanah penduduk hukum adat. selain tersebut, bpn ri serta melakukan sinkronisasi juga harmonisasi peraturan perundang-undangan pada jenis pertanahan, katanya.
sinkronisasi dan harmonisasi tersebut dimaksudkan agar ke depan, tidak terjadi dulu tumpang tindih peraturan terkait pertanahan. supaya tanah mampu lebih berdaya guna, bpn ri serta melakukan percepatan pensertipikatan tanah, katanya.
melalui sertipikasi tanah ini, tutur hendarman maka hak-hak atas tanah bisa lebih dijamin, oleh karenanya bisa membawa manfaat dan lebih sulit bagi terciptanya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, dalam sejumlah kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas dan diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya dalam memimpin bpn. presiden menugaskan aku memangkas sengketa dan ingat pada pihak kecil, katanya.
oleh karena itu, hendarman menungkapkan, bpn mau selalu menggalakkan program-program prorakyat dan sudah berjalan. program-program itu antara lain: sertifikat prona tidak perlu bayar, web jemput bola layanan sertifikat tanah agar rakyat (larasita) juga program one day service.