Pencairan anggaran UN sempat terhambat

proses pencairan dana penyelenggaraan ujian nasional (un) sempat terhambat karena alokasi anggaran agar kementerian pendidikan dan kebudayaan terkena blokir, papar wakil menteri keuangan, anny ratnawati

kegiatan tersebut masuk selama model dan diblokir ataupun dibintang karena belum memperoleh persetujuan komisi x dpr ri juga belum dilengkapi data dukung berupa tor dan rab, katanya di pemaparan selama jakarta, jumat.

anny menjelaskan, di mendaftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2013, kementerian studi juga kebudayaan membeli pagu anggaran rp73,08 triliun, namun 84,9 persen daripada anggaran itu diblokir.

anggaran itu mengalami pemblokiran sebab sampai penetapan keputusan presiden no. 37/2012 tentang rapbn 2013 juga penyerahan dipa pada presiden dalam desember 2012, belum membeli persetujuan komisi x dpr ri serta belum dilengkapi tor dan rab.

Informasi Lainnya:

sedangkan sisa anggaran rp11,01 triliun atau 15,1 persen tidak diblokir sebab adalah kegiatan yang harus dibayarkan juga dimiliki awal tahun yaitu pembayaran gaji serta operasional perkantoran, katanya.

sebanyak rp543,44 miliar dari anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan adalah dana agar model un dengan target peserta 14.080.619 siswa serta unit uang rp39.000 per siswa.

namun setelah kementerian studi serta kebudayaan menceriakannya melalui komisi x dpr ri, dpr ri menyetujui penetapan dana penyelenggaraan un rp644,27 miliar melalui target peserta 12.223.453 siswa juga unit uang rp53.000 per siswa.

buka blokir

anny menjelaskan pula bahwa menteri pendidikan dan kebudayaan lalu memberi usul pembukaan blokir anggaran un rp543,44 miliar mengacu dalam sasaran serta unit uang pada keppres no. 37/2012.

direktur jenderal anggaran, lanjut dia, pada 13 maret 2013 mengesahkan revisi anggaran, termasuk pembukaan blokir anggaran penyelenggaraan un sebesar rp543,44 miliar, karena kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.

dengan demikian, selama dasarnya tidak terdapat keterlambatan signifikan agar penandatangan kontrak percetakan soal ujian, ujar anny.

menurut direktur jenderal anggaran, herry purnomo, ketika kementerian pendidikan dan kebudayaan mendapat izin pembukaan blokir anggaran un, kontrak supaya pengadaan sudah siap.

sementara soal anggaran rp100,828 miliar dan belum dapat dicairkan, herry mengatakan, keputusannya masih menanti persetujuan komisi x dpr.

itu ujarnya supaya ujian sd, karena ujian sd belum berlangsung, ujarnya.